Regulasi yang mengatur perizinan online ini telah diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh para pemohon, serta kalangan penyelenggara event.
Peraturan tersebut adalah Peraturan Kepolisian No. 7/2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya.
Digitalisasi pelayanan ini dikembangkan mulai dari pelayanan perizinan konser musik.
Selain itu, dijelaskan bahwa kurangnya perencanaan dan kepastian izin yang tidak diberikan jauh hari juga merupakan masalah utama penyelenggaraan event di Indonesia.
Baca Juga: Dukungan Makin Mantap di Pilkada Jakarta 2024, PDIP Sebut PKB Lebih Condong ke Anies Baswedan
Oleh sebab itu Jokowi harapkan para penyelenggara event dapat mengajukan jauh-jauh hari. Sekitar 6 bulan, 1 tahun sebelumnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut memberikan apresiasi kepada jajaran Polri atas upaya melakukan digitalisasi pelayanan dalam pemangkasan proses birokrasi dalam penyelenggaraan event.
Ia yakin ini sangat membantu untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan event.
“Kementerian PANRB mengapresiasi upaya dari Pak Kapolri untuk memangkas proses bisnis perizinan dan kami berharap sekali ini bisa berjalan dengan optimal,” ujar Anas.
Anas menjelaskan bahwa pada awalnya tidak mudah melakukan integrasi dan sekaligus pemangkasan proses bisnis layanan penyelenggaraan event.
Selama ini penyelenggara event harus mengurus dokumen perizinan kegiatan kepada pemilik venue, dinas pariwisata, hingga kepolisian.
Dengan transformasi digital yang dilakukan, pengisian formular, redudansi data, dan upload dokumen berkurang secara signifikan.