Apa yang disampaikan oleh PGI dan KWI ini menunjukkan bahwa kita selama ini abai terhadap hak-hak kelompok-kelompok agama untuk mendirikan rumah ibadah karena adanya penolakan dari warga sekitar.
Dan dalam hal ini pemerintah yang telah mengakui ada beberapa agama di negara ini tak bisa adil dan menyelesaikan dengan baik terkait rumah ibadah.
Jika untuk menyelesaikan perkara pendirian rumah ibadah saja pemerintah belum sanggup menyelesaikan, banyak pihak menganggap melibatkan ormas keagamaan ke dalam izin pertambangan berarti pemerintah sedang memasukkan masalah baru yang dibalut ‘hadiah’ sebagai kemurahan hati.***