SketsaNusantara.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang hingga saat ini tak berhenti diperdebatkan.
Salah satunya di Rapat Dengar Pendapat Pendapat Umum (RDPU) tentang program MBG antara DPR RI Komisi lX dengan sejumlah pihak, diantaranya dengan MBG Watch dan Aliansi Perempuan Indonesia.
Mewakili Aliansi Perempuan Indonesia, Annette Mau selaku ketua menyoroti secara tajam Program MBG yang disebutnya sebagai program pemerintah yang menghinakan ilmu pengetahuan dan ibu.
"Program ini kalau menilik dari perspektif perempuan adalah program paling seksis, adalah program paling patriarki, yang katanya program yang menolong perempuan tapi program yang paling tidak mendengar suara perempuan," tegas Annete Mau dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.
Annette Mau menilai bahwa program MBG sangat seksis karena pengambil keputusan dalam program tersebut tidak melibatkan suara para ibu.
Sebagai perwakilan dari Aliansi Ibu Indonesia ia berpandangan bahwa urusan pemenuhan gizi keluarga dan anak adalah ranah yang selama ini sejatinya dikelola oleh ibu.
"Mari kita lihat daftar jajaran BGN, berapa persen perempuan?mari kita lihat para pengambil keputusan pada proyek mega budget ini kami tidak terwakilkan disana," tegasnya lagi mempertanyakan keterlibatan perempuan pada program tersebut.
Maka dengan mengambil alih peran tersebut ke dalam skema proyek negara tanpa pelibatan partisipasi bermakna dari kaum ibu, pemerintah dianggap telah meminggirkan otoritas dan suara perempuan dalam urusan rumah tangga mereka sendiri.
Kritik ini menyoroti bahwa kebijakan yang berdampak langsung pada anak-anak seringkali dibuat tanpa mempertimbangkan perspektif perempuan yang paling memahami kebutuhan nutrisi anak di lapangan.
"Sebenarnya yang paling tersinggung, yang paling tersingkir adalah peran ibu. Betapa pengetahuan kami dilecehkan tentang gizi," ungkap Annete lagi.
"Betapa hinanya anak kami di mata negara, diberi makan sampai keracunan dan apa tindakan negara? Adakah kompensasi, adakah permintaan maaf?adakah ganti rugi secara sosial?," ungkapnya lagi.