Dalam usulan yang berkembang, kantin sekolah tidak harus mengambil alih seluruh proses produksi makanan. Peran utama yang diharapkan lebih berfokus pada distribusi kepada para siswa di lingkungan sekolah masing-masing.
Gagasan serupa juga mendapat perhatian dari Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian. Menurutnya, pelibatan kantin sekolah dapat dipertimbangkan terutama untuk sekolah yang lokasinya cukup jauh dari dapur MBG.
Dengan jarak distribusi yang lebih dekat, proses penyaluran makanan dinilai berpotensi berjalan lebih mudah. Namun demikian, sekolah tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut.
"Jadi itu ada beberapa sekolah yang punya praktik baik. Nah kita lihat gitu kok bisa dia bagus nah jadi persyaratannya," jelas Hetifah.
Di sisi lain, pembahasan mengenai kantin sekolah juga membuat sebagian kalangan membandingkannya dengan program school meal di Jepang. Program tersebut dikenal sebagai bagian dari sistem pendidikan yang terintegrasi.
Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachiko, pernah menjelaskan bahwa school meal di Jepang tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan. Program itu juga mencakup penyusunan menu, pengelolaan kebersihan, distribusi, hingga pengembangan kapasitas pelaksana.
Meski demikian, Takeda menegaskan bahwa konsep yang diterapkan di Jepang tidak serta-merta dapat disalin begitu saja. Setiap negara memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda sehingga perlu penyesuaian dalam penerapannya.
Hingga kini, skema MBG berbasis kantin sekolah masih berada pada tahap wacana dan pembahasan. BGN menyatakan tengah menyiapkan berbagai alternatif yang dinilai dapat mendukung keberlanjutan program sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!