SketsaNusantara.id - Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) membawa sejumlah perubahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Setelah resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana, Nanik S. Deyang langsung memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan menjadi fokus BGN ke depan.
Seperti diketahui, Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya dan kini tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG.
Di tengah sorotan publik terhadap program unggulan pemerintah tersebut, Nanik menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan sekaligus memastikan manfaat MBG dapat dirasakan secara lebih merata.
Dalam konferensi pers perdana yang digelar pada Kamis, 4 Juni 2026, Nanik mengungkap sejumlah prioritas baru yang akan diterapkan di bawah kepemimpinannya.
Baca Juga: Sosok Nanik S Deyang Pengganti Dadan Hindayana Akhirnya Bicara, Ungkap Alasan Militer Masuk BGN dan Misi Baru Program MBG
Berikut 5 poin penting yang disampaikan Nanik S. Deyang terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dihimpun SketsaNusantara.id dari berbagai sumber.
1. Fokus MBG Dialihkan ke Wilayah 3T
Nanik menilai pelaksanaan MBG selama ini masih terlalu terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi. Sementara itu, banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum memperoleh manfaat program secara optimal.
Oleh karena itu, BGN akan mengalihkan fokus pelaksanaan MBG ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Langkah tersebut disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan program MBG benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain itu, BGN juga akan mengevaluasi sekolah-sekolah elite di perkotaan yang selama ini menjadi penerima program untuk melihat tingkat urgensinya dibandingkan kebutuhan anak-anak di daerah terpencil.
Baca Juga: Eks Wakil Kepala BGN Ditahan Kejagung, Intip LHKPN Lodewyk Pusung yang Punya Kekayaan Fantastis! Hartanya 6 Kali Lipat dari Kekayaan Dadan Hindayana
2. Pemanfaatan Kantin Sekolah sebagai Dapur MBG
Salah satu terobosan yang cukup menarik adalah rencana pemanfaatan kantin sekolah untuk dijadikan dapur MBG atau SPPG di kawasan 3T.
Menurut Nanik, pembangunan dapur baru tidak selalu menjadi solusi terbaik, terutama di daerah yang jumlah siswanya relatif sedikit.
Untuk sekolah-sekolah di wilayah 3T yang hanya memiliki sekitar 40 hingga 200 murid, BGN akan lebih mengutamakan penggunaan fasilitas yang sudah tersedia dibandingkan membangun dapur baru.
Kepala BGN menyebut pemanfaatan fasilitas yang sudah ada menjadi salah satu strategi untuk menekan biaya sekaligus memperluas jangkauan program tanpa harus membangun dapur baru di setiap wilayah.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan dapur MBG yang tidak hanya bergantung pada APBN.
3. Moratorium Pembangunan Dapur MBG Baru
Nanik juga mengumumkan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Saat ini tercatat lebih dari 27 ribu dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, BGN memilih fokus membenahi sistem yang sudah ada sebelum menambah dapur baru.
"Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan cukup enam dapur, ya enam saja. Jadi moratorium," kata Nanik.
Menurutnya, pelaksanaan MBG di wilayah 3T memerlukan pendekatan berbeda karena jumlah penerima manfaat di beberapa lokasi tergolong terbatas. Karena itu, BGN akan menyesuaikan kebutuhan di lapangan dan tidak akan membangun dapur baru jika masih ada fasilitas yang masih layak dimanfaatkan.
Baca Juga: Sisir Kelayakan Operasional Dapur di Jember, Satgas MBG Ambulu: SPPG Harus Utamakan SOP dari BGN
"Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu," ujarnya.
4. Kualitas Makanan Jadi Prioritas Utama
Dalam pernyataannya, Nanik juga menegaskan bahwa kualitas menu makanan bergizi gratis kini menjadi fokus utama. BGN akan memastikan setiap dapur MBG memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi menyusul sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.
5. Efisiensi Anggaran dan Pengawasan Akan Diperketat
Di tengah besarnya anggaran MBG yang kini mencapai ratusan triliun rupiah, Nanik menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran negara.
Baca Juga: Sidak SPPG Diduga Penyebab Keracunan, Satgas MBG Pemkab Jember Temukan Beberapa Fakta Lapangan
BGN mulai membuka peluang pendanaan alternatif di luar APBN melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah yayasan, maupun kerja sama dengan berbagai pihak yang sah sesuai aturan. Selain itu, pengawasan internal juga akan diperkuat untuk menutup celah penyimpangan.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, Nanik didampingi Agustina Arumsari yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Pengawasan.
Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat sistem kontrol serta memastikan tata kelola program berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Melalui sejumlah kebijakan baru tersebut, Nanik berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau anak-anak yang selama ini belum tersentuh layanan pemenuhan gizi dari pemerintah.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara. Di sini. KLIK DI SINI!