2. Tuntut Reformasi dan Transparansi Anggaran
Mahasiswa juga mendesak adanya audit total terhadap anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN.
Mereka menilai anggaran tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas dan akses pendidikan.
3. Ketimpangan Akses Pendidikan
Isu pemerataan pendidikan turut menjadi perhatian. Mahasiswa menilai akses pendidikan di daerah terpencil masih jauh tertinggal dibanding wilayah perkotaan.
Minimnya fasilitas dan infrastruktur pendidikan di daerah pedalaman disebut sebagai bukti nyata ketimpangan tersebut. Oleh karena itu, Mahasiswa menuntut akses pendidikan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Kesejahteraan Guru dan Dosen
Dalam aksi ini, Mahasiswa juga ikut mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer dan dosen, yang selama ini dinilai masih jauh dari kata layak.
5. Kritik RUU Sisdiknas dan Kurikulum
Proses penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Mahasiswa mendesak agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah wacana mengenai penghapusan atau penutupan program studi yang dianggap tidak relevan.
Pada kesempatan tersebut, pihak kementerian meluruskan isu terkait penutupan program studi dan menegaskan bahwa usulan ini dilakukan pemerintah sebagai penataan untuk penguatan program studi.
6. Soroti Kekerasan Seksual di Lingkungan Akademik
Mahasiswa juga mengangkat isu maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus yang dinilai belum ditangani secara serius.