SketsaNusantara.id - Aksi demonstrasi mahasiswa mewarnai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisantek) pada hari Senin, 4 Mei 2026
Dalam aksi tersebut, mahasiswa memberikan "kartu kuning" kepada pemerintah sebagai bentuk peringatan keras terhadap kondisi pendidikan nasional yang dinilai semakin memprihatinkan.
Mereka menyebut pendidikan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi "gelap gulita" dan banyak hal yang harus perbaiki.
Aksi ini diikuti berbagai elemen mahasiswa dari sejumlah kampus yang sempat memanas. Massa bahkan berupaya masuk ke area gedung kementerian untuk mendesak dilakukan audiensi langsung dengan pihak pemerintah.
Baca Juga: Demo Mahasiswa di Mamuju Berujung Ricuh Sejumlah Polisi Alami Luka dan Dilarikan ke Rumah Sakit
Berdasarkan pantauan SketsaNusantara.id dari video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, situasi sempat ricuh di kawasan Patung Kuda sebelum akhirnya perwakilan pemerintah turun menemui massa.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) hadir langsung untuk mendengar aspirasi mahasiswa.
Pertemuan tersebut kemudian berujung pada penandatanganan surat tuntutan atau pakta integritas sebagai bentuk respons awal dari pihak kementerian terhadap aspirasi mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan krusial yang dianggap mencerminkan kondisi pendidikan Indonesia saat ini.
1. Tolak Komersialisasi dan Mahalnya Biaya Kuliah
Mahasiswa menolak keras praktik komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan. Mereka menyoroti tingginya biaya kuliah, terutama sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai tidak adil dan semakin membebani masyarakat kelas menengah ke bawah.
Menurut mereka, pendidikan seharusnya menjadi hak dasar, bukan komoditas yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu.
Dalam aksi ini, Mahasiswa mengkritik sistem UKT yang dinilai membuat pendidikan tinggi sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.