SketsaNusantara.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat langkah pengendalian populasi ikan sapu-sapu yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Gubernur Pramono Anung bahkan menginstruksikan seluruh wali kota untuk turun langsung menangani persoalan tersebut secara serius dan terkoordinasi.
Instruksi itu disampaikan sebagai bagian dari upaya masif untuk menekan penyebaran ikan sapu-sapu di berbagai perairan ibu kota. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menggelar rapat khusus yang melibatkan seluruh wali kota guna merumuskan strategi terpadu dalam pengendalian spesies tersebut.
Menurut Pramono, keterlibatan seluruh jajaran pemerintah kota menjadi kunci dalam mempercepat penanganan di lapangan. Ia menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap keseimbangan ekosistem perairan di Jakarta.
Baca Juga: Ketua DPR RI Puan Maharani Kecam Pelecehan Seksual Verbal di UI: Jangan Terjadi Lagi
Langkah agresif pemerintah ini sempat menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Banyak yang belum memahami alasan di balik kebijakan pembasmian ikan sapu-sapu secara besar-besaran. Namun, para peneliti menilai kebijakan tersebut memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Gema Wahyu Dewantoro, menjelaskan bahwa ikan sapu-sapu merupakan spesies introduksi yang berasal dari luar Indonesia, tepatnya dari wilayah Amerika. Kehadiran spesies asing ini di perairan lokal dinilai membawa dampak serius terhadap ekosistem.
Ikan sapu-sapu dikenal sebagai spesies invasif yang mampu berkembang biak dengan cepat. Selain itu, ikan ini juga memiliki sifat agresif dalam memperebutkan sumber makanan, sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup ikan lokal.
Baca Juga: Tragedi Berdarah di Tanjung Duren, Satu Keluarga Tewas Terjebak Kebakaran Hebat, Ini Penyebabnya
Tidak hanya itu, ikan sapu-sapu juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam beberapa penelitian, daging ikan ini diduga mengandung logam berat yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi dalam jangka panjang.
Pendapat serupa juga disampaikan peneliti BRIN lainnya, Haryono, yang menyebut ikan sapu-sapu sebagai spesies asing invasif yang mengancam keberlanjutan ekosistem perairan. Ia menilai keberadaan ikan ini dapat merusak habitat alami serta mengganggu populasi ikan lokal.
Haryono menegaskan bahwa langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta sudah tepat dan perlu menjadi contoh bagi daerah lain. Menurutnya, pengendalian spesies invasif tidak hanya terbatas pada ikan sapu-sapu, tetapi juga mencakup jenis lain seperti ikan red devil yang memiliki dampak serupa terhadap lingkungan.
Upaya pengendalian ini diharapkan tidak hanya dilakukan secara sporadis, tetapi berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Edukasi publik juga menjadi bagian penting agar masyarakat tidak lagi melepasliarkan spesies asing ke perairan umum.
Dengan langkah terstruktur yang tengah disiapkan, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus melindungi keanekaragaman hayati di wilayahnya. Pengendalian ikan sapu-sapu menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan keberlanjutan lingkungan perairan di ibu kota tetap terjaga.***