"Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden, fenomena ini sudah ada. Jadi, pengamat-pengamat itu sudah mempengaruhi warga. Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo," ujarnya.
"Itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi. Jadi, saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat. Silahkan beri kritik tapi jangan sampai kita memberikan statement yang menimbulkan kecemasan publik, dan mari kita menciptakan yang terbaik, sama-sama kita mendoakan semua supaya stabil ke depan," pesannya.
Pernyataan tersebut tak luput dari kritik. Mantan jurnalis Zulfikar Akbar menilai keberadaan pengamat justru memiliki peran penting dalam demokrasi.
Menurutnya, pengamat sering kali membantu mengungkap hal-hal yang luput dari perhatian pemerintah.
"Pengamat itu, sekritis apa pun, tujuannya untuk perbaikan. Kerap kali mereka membantu melihat banyak hal yang luput dari pengamatan pemerintah. Itu harusnya jadi kontribusi berharga juga," tulisnya melalui akun X @zoelfick.
Pandangan ini mencerminkan bahwa kritik dari luar pemerintah bisa menjadi bentuk masukan yang konstruktif untuk berbenah lebih baik.
Di sisi lain, kritik juga datang dalam bentuk satir. Komika Sandi Sukron menanggapi istilah tersebut dengan sindiran yang menyebut adanya fenomena lain, yakni "inflasi jabatan".
Komika yang dikenal vokal mengkritik pemerintah itu menyoroti sejumlah profesi dinilai tidak bekerja sesuai bidangnya, seperti aparat yang justru terlibat dalam urusan di luar tugas utamanya.
"Izin nih Pak, Bu, semuanya, sekarang ini juga ada fenomena baru, namanya inflasi pekerja. Ada yang ahli pertanian dan tumbuhan, ada yang harusnya nangkap penjahat, dan prajurit yang harusnya berperang, tapi mereka malah pegang dapur," kata Sandi dalam unggahan di akun Instagram @sandisukron.
Perkataan ini mendapat repons positif, mengingat banyaknya menteri dan pejabat negara di kabinet Merah Putih yang dianggap tidak kompeten karena mengemban jabatan yang tidak sesuai dengan latar pendidikannya.
Kritik lebih keras datang dari aktivis Palti Hutabarat yang mempertanyakan konsistensi data yang disampaikan pemerintah. Ia menilai, pemerintah juga perlu introspeksi sebelum mengkritik pihak lain terkait validitas data.
"Selama ini, kami juga mempertanyakan dari mana data 96 juta orang yang menyatakan puas dengan Prabowo?! Kenyataannya banyak yang kecewa dengan rezim ini. Data pengamat dibilang nggak benar, tapi giliran seskab ditanya soal anggaran seenak katamu aja yang bilang POKOKNYA ADA," tulisnya dalam unggahan di Instagram @paltiwest.