SketsaNusantara.id – Menanggapi gejolak geopolitik di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian harga minyak mentah dunia, Bupati Jember, Gus Fawait, resmi mengeluarkan kebijakan efisiensi ketat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembatalan agenda open house Lebaran di Pendopo Wahyawibawagraha tahun ini.
Keputusan strategis ini diambil sebagai bentuk respons daerah terhadap instruksi pemerintah pusat terkait penghematan energi. Gus Fawait menekankan bahwa lonjakan harga minyak global sangat berpengaruh terhadap pembengkakan beban subsidi BBM nasional.
"Kita adalah bagian dari NKRI, maka sensitivitas terhadap krisis global itu wajib. Fluktuasi harga energi di Timur Tengah harus dijawab dengan pengendalian konsumsi di tingkat lokal agar subsidi negara tidak jebol," tutur Gus Fawait saat ditemui di Ponpes Nurul Chotib, Sabtu 21 Maret 2026.
Bupati menegaskan bahwa pengetatan anggaran dan energi ini bukan disebabkan oleh kelangkaan stok BBM di wilayah Jember, melainkan murni upaya preventif menjaga stabilitas fiskal negara. Dia memastikan pasokan energi untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari tetap dalam kategori aman.
Meski seremoni formal ditiadakan, Gus Fawait tetap membuka pintu silaturahmi bagi warga dan kolega di kediaman pribadinya secara sederhana.
Baca Juga: Pemkab Jember Siapkan Fasilitas Transportasi Gratis Bagi Pemudik Jelang Lebaran
"Tahun ini kita kembali ke esensi kesederhanaan. Silaturahmi tetap jalan di pondok dengan jamuan seadanya, yang penting semangat efisiensinya tercapai," tambahnya.
Selain memangkas kegiatan seremonial, Pemkab Jember kini tengah mengkaji kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Skema ini digodok oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengurangi mobilitas kendaraan dinas dan operasional perkantoran,” paparnya.
Baca Juga: Pastikan Masyarakat Desa Tahu Banyak Program Strategis Pemkab Jember
Gus Fawait optimistis kebijakan ini tidak akan menurunkan kualitas pelayanan publik. Berkaca pada masa pandemi Covid-19, sistem kerja jarak jauh dinilai sudah teruji dan efektif untuk menekan penggunaan energi tanpa mengganggu birokrasi.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI