Ia berharap pemerintah daerah bisa kembali memberikan bantuan bagi korban dari keluarga miskin.
"Karena sekarang efisiensi, jadi anggaran atau DAK pusat yang sudah tidak ada lagi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), pemerintah harus mencari solusi terbaik dan sektor pembiayaan lain untuk visum korban," tegasnya.
Bukan hanya itu saja. Fatriatulrahma juga menekankan pentingnya perluasan dan kemudahan akses layanan perlindungan anak agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara. Di sini. KLIK DI SINI!