Pemerintah daerah terus melakukan penanganan di lapangan. Aparatur sipil negara terlibat langsung membantu warga. Tim gabungan SAR, TNI, Polri, dan relawan juga bekerja.
Bantuan datang dari berbagai pihak. Korpri menyalurkan bantuan senilai Rp100 juta. Bantuan tersebut digunakan untuk meringankan beban warga terdampak.
Kabupaten Pati dikenal sebagai wilayah rawan bencana di Jawa Tengah. Beberapa daerah mengalami banjir berulang. Kondisi ini memerlukan penanganan jangka panjang.
Pemerintah daerah menilai perlunya solusi lebih permanen. Beberapa wilayah dipertimbangkan untuk relokasi. Penyediaan lahan baru juga masuk dalam pembahasan.
Pemkab Pati berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dukungan diperlukan untuk penanganan yang lebih menyeluruh. Penanganan berkelanjutan menjadi perhatian utama.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menjelaskan posisi pemerintah provinsi. Penetapan status tanggap darurat merupakan kewenangan pemerintah daerah. Provinsi berperan mendukung sesuai kebutuhan.
“Penetapan status tanggap darurat bencana itu bersifat kedaerahan. Pemerintah provinsi berada pada posisi mendukung dan memfasilitasi, sesuai kebutuhan di daerah,” ujar Sumarno.
Ia juga menekankan kesiapan aparatur dalam situasi krisis. Kondisi fisik dan mental menjadi faktor penting. Pelayanan publik tetap harus berjalan di tengah bencana.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!