"Ini menjadi evaluasi kita, lalu kita lihat apa yang kurang dan bisa dimaksimalkan di tahun berikutnya terutama sinergitas program pemerintah pusat dengan bupati Jember," sambungnya.
Halim menyebutkan, jika program prioritas yang disinergikan dengan pemerintah daerah ini salah satunya ketahanan pangan.
"Jadi pada pengelolaan anggaran APBD 2026 mendatang program ketahanan pangan harus jadi prioritas, sebab sudah banyak bantuan yang diberikan misalnya alsintan, pupuk, irigasi, perluasan dan optimalisasi lahan serta bantuan bibit," tegasnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka program kegiatan di masing-masing OPD harus bisa tereksekusi dengan baik sehingga tidak membuat Silpa yang besar.
Baca Juga: Banjir Rendam Ribuan Pemukiman Warga, DPRD Jember Ancam Sanksi Tegas Bagi Pengembang Perumahan Nakal
"Misalnya di Dinas Kehatanan Pangan ini harus optimal programnya, atau juga di dinas teknis lainnya sehingga eksekusi program tidak di triwulan kedua atau menjelang akhir tahun," jelasnya.
"Bila ini direncanakan dengan baik maka program pasti bisa dieksekusi lebih baik, dan dampak pada Silpa tidak akan besar nantinya," tutupnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI