Situasi semakin memanas ketika Partai Rakyat dikabarkan siap mengajukan mosi tidak percaya akibat kebijakan pemerintah yang dinilai stagnan dan kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik.
"Mungkin dia panik lah, akhirnya bubarin DPR, sebelum PM Anutin ini yang diturunin. Jadi, nggak ada tuh ngembaliin kekuasaan ke rakyat," kata Koi.
Menurut Koi, pembubaran parlemen memang berujung pada pemilu ulang, tetapi itu bukan berarti tindakan tersebut murni demi kepentingan rakyat.
"Jadi, ngembaliin kekuasaan ke rakyat itu maksunya supaya masyarakat disuruh milih lagi karena bakal ada pemilu lagi. Apalagi DPR Thailand sekarang itu kebanyakan malah dari partai pro rakyat, eh malah dibubarin kan jadi rame beritanya," ujarnya.
Diketahui, hubungan antara Partai Rakyat dengan Bhujaithai memang sejak awal rapuh dan punya spektrum ideologi yang berlawanan. Bhumjaithai dikenal lebih konservatif dan pragmatis, sedangkan Partai Rakyat mendorong reformasi struktural.
Partai Rakyat menilai Bhujamthai gagal menepati kesepakatan dengan Partai Rakyat, termasuk komitmen untuk mereformasi konstitusi yang disusun secara militer serta pembubaran parlemen dalam waktu 4 bulan.
Pada saat pengumuman pembubaran parlemen, Partai Rakyat bahkan menyatakan telah bersiap mengajukan mosi tidak percaya sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.
Namun, kabar ini dinilai sebagai narasi positif di Indonesia. Koi berpesan agar warganet Indonesia mengetahui kejelasan kabar ini dari berbagai sumber sebelum memberikan pujian.
"Nah, buat anda yang sempat memuji, yuk kita belajar supaya gak gampang kemakan narasi yang belum jelas, apalagi kemakan omongan pejabat, yuk bisa yuk," pungkasnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini