SketsaNusantara.id - Menjelang tenggat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akhirnya mengumumkan keputusan rapat konsultasi pimpinan pada 4 September 2025 yang dibacakan sehari setelahnya, 5 September 2025.
Keputusan tersebut berisi sejumlah langkah penghematan serta pembenahan internal, termasuk penghentian tunjangan perumahan anggota DPR mulai 31 Agustus 2025, moratorium kunjungan kerja luar negeri sejak 1 September 2025 (kecuali untuk undangan kenegaraan), serta pemangkasan fasilitas seperti biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi.
Selain itu, DPR juga menegaskan bahwa hak keuangan anggota yang dinonaktifkan oleh partainya tidak akan dibayarkan, dan Mahkamah Kehormatan DPR akan berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik untuk menindaklanjuti kasus kader bermasalah.
Baca Juga: Salsa Erwina Hutagalung Sapa Rakyat dengan Julukan Bos dan Beri Update Terkait Tuntutan Publik
Informasi ini dikutip SketsaNusantara.id dari unggahan akun Instagram @malakaproject.id.
Langkah ini sekaligus menjadi jawaban terhadap 17+8 tuntutan publik yang belakangan ramai diperjuangkan.
Dokumen resmi tersebut ditandatangani langsung oleh pimpinan DPR RI, termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Menanggapi perkembangan ini, aktivis publik sekaligus figur vokal di media sosial, Salsa Erwina Hutagalung, menyampaikan apresiasi sekaligus catatan penting dalam unggahannya di Instagram.
Dilansir SketsaNusantara.id dari video yang ia beri judul “Update Perkembangan Kinerja dari Karyawan-karyawan Rakyat Setelah 17+8 Tuntutan Bos-bos Mereka” di unggahan Instagramnya @salsaer, Salsa memberikan semacam laporan perkembangan kepada para pengikutnya yang ia sebut sebagai “bos-bosku.”
Dalam pembukaannya, Salsa menyapa audiens dengan penuh semangat.
“Halo bos-bosku, Karyawan satu ini mau report nih, sudah sejauh mana perkembangan tuntutan-tuntutan kita gitu ya,” ujarnya.
Menurut Salsa, perkembangan terbaru ini bukan sekadar kemenangan kecil, melainkan tonggak sejarah baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Artikel Terkait
Profil Rusdi Masse Mappasessu, Wakil Ketua Komisi III DPR Pengganti Ahmad Sahroni, Pernah Jadi Bupati Termuda di Indonesia
Rapat Evaluasi DPR Digelar Usai Gelombang Demonstrasi, Bakal Ada Reformasi Transparansi?
Mensos Saifullah Yusuf Ajukan Tambahan Anggaran Rp12 Triliun ke DPR untuk Program Prioritas
Jerome Polin Turun ke Jalan untuk Pertama Kalinya, Ikut Suarakan 17+8 Tuntutan Rakyat di Depan Gedung DPR RI
Usul Tarif PPN Turun Jadi 10 Persen, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun: Untuk Meringankan Penderitaan Masyarakat
Jawab PR dari Rakyat, DPR Hapus Tunjangan Rumah, Ferry Irwandi Singgung Tuntutan Lain yang Belum Terjawab