Rapat Evaluasi DPR Digelar Usai Gelombang Demonstrasi, Bakal Ada Reformasi Transparansi?

SketsaNusantara.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan akan melaksanakan rapat evaluasi pada Kamis 4 September 2025.

Rapat ini digelar menyusul aksi demonstrasi yang berlangsung sejak akhir Agustus, melibatkan berbagai kelompok termasuk mahasiswa.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, rapat tersebut akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi di parlemen.

Baca Juga: Profil Rusdi Masse Mappasessu, Wakil Ketua Komisi III DPR Pengganti Ahmad Sahroni, Pernah Jadi Bupati Termuda di Indonesia

Ia menyebut langkah ini sebagai tindak lanjut atas desakan publik yang disuarakan dalam aksi 25–31 Agustus 2025.

Evaluasi yang akan dilakukan mencakup sejumlah isu penting. Mulai dari besaran tunjangan anggota dewan hingga keterbukaan proses legislasi yang selama ini mendapat sorotan.

"Yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk 17+8," kata Dasco di Jakarta, Rabu 3 September 2025.

Baca Juga: Ahmad Sahroni Akui Pernah Diusir dari Rumah Omnya Sebelum Menjadi Anggota DPR: Baju Gue Dibuang Dari Lantai 2...

Dasco menambahkan, DPR berkomitmen untuk segera melakukan pembenahan. Ia menegaskan bahwa perbaikan ini akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk transparansi kerja legislatif.

"Kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco menyampaikan bahwa rapat evaluasi akan menjadi forum penyatuan sikap politik seluruh fraksi.

Baca Juga: 5 Fakta Aksi Aliansi Perempuan Indonesia di Gedung DPR, Pakai Baju Pink hingga Tuntutan untuk Prabowo Subianto

Ia memastikan semua tuntutan publik yang terangkum dalam poin-poin desakan akan dibahas bersama.

Menurutnya, proses reformasi ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dasco menekankan, langkah ini diambil sebagai upaya untuk menciptakan DPR yang lebih terbuka dan dapat dipercaya masyarakat.