Sebagai informasi, Mosi tidak percaya adalah prosedur formal dalam sistem parlemen di mana legislatif menyatakan ketidaksetujuan atau ketidakpercayaan mereka terhadap kebijakan pemerintah atau seorang pejabat tinggi (seperti perdana menteri).
Tujuan diajukan mosi ini agar pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri atau pemerintah jatuh, yang bisa memicu pemilihan umum baru atau pergantian kepemimpinan. Ini adalah alat pengawasan parlemen untuk meminta pertanggungjawaban eksekutif.
Lebih lanjut, Koi menjelaskan bahwa PM Anutin dari partai Bhumjaithai sebelumnya bukan pemenang dan hanya menempati posisi ketiga di pemilu Thailand 2023 lalu.
"Secara jumlah suara pun itu tuh jauh banget sama peringkat 1 dan 2. Pemenang pertama partai Orange yang dikenal partai pro rakyat banget, dapat 100 lebih kursi di DPR," ungkap Koi.
"Pemenang keduanya adalah partai Phuea Thai yang dapet 100 lebih kursi juga di DPR sedangkan partai Bumjaitai, partainya si PM Thailand sekarang ada di peringkat tiga dan cuma dapet 60 kursi di parlemen," sambungnya.
Mengutip dari berbagai sumber, Koi menjelaskan bahwa Anutin Charnvirakui resmi menjabat sebagai perdana menteri setelah calon dari People's Party, Pita Limjaroenrat gagal menjadi PM setelah 'dijegal' secara politik.
Dua calon dari Partai Phuea Thai juga akhirnya diturunkan, hingga posisi perdana menteri jatuh ke tangan Anutin.
Diketahui, Anutin dilantik jadi perdana menteri menggantikan calon dari Partai Pheu Thai yang diberhentikan karena dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran etika.
"Yang jadi pemimpin terpilih seharusnya kan dari partai Oranye (People's Party atau Partai Rakyat), karena mereka yang menang dan banyak suaranya. Tapi, Pita, dari partai Orange dijegal dan gak bisa Perdana Menteri," katanya.
"Ada 2 orang tuh dari partai Phuea Thai yang jadi PM tapi mereka juga diturunin, akhirnya baru Anutin naik dari Bhumjathai, partai yang berada di peringkat ke-3, dan sebenarnya suaranya nggak banyak-banyak banget," jelasnya.
Kondisi ini membuat pemerintahan Anutin dinilai lemah karena harus berhadapan dengan parlemen yang mayoritas diisi partai oposisi, khususnya People's Party dan Phuea Thai.
"Itulah yang akhirnya jadi masalah. Karena Anutin dari partai yang suaranya nggak banyak, akhirnya dia kaya mimpin orang-orang oposisi dia. Karena itulah peerintahan dia disebut sebagai pemerintahan minoritas," ucap Koi.
"Akhirnya kalo Anutin mau ngapa-ngapain selalu kebentur sama DPR-nya yang kebanyakan partai orange yang dikenal pro rakyat dan partai Phuea Thai," imbuhnya.