Para penulis berasal dari kalangan akademisi maupun sejarawan independen.
Ia menjelaskan sepuluh jilid buku tersebut disusun oleh para ahli di bidangnya. Namun, Fadli mengakui hasil penulisan belum mencakup seluruh aspek sejarah Indonesia. Keterbatasan ruang dan perspektif menjadi bagian dari proses penulisan sejarah.
Meski demikian, buku tersebut tetap dipublikasikan untuk dibaca masyarakat luas. Pemerintah membuka ruang diskusi terhadap isi buku.
Perbedaan pandangan terhadap sejarah disebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
“Saya kira kalau terjadi perbedaan pendapat itu satu hal yang sangat biasa, dan saya kira harus agree to disagree sebagai bagian dari demokrasi kita. Saya yakin ini bukan untuk kepentingan politik, ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk merawat memori kolektif bangsa,” kata Fadli.
Peluncuran buku sejarah ini menandai dimulainya fase baru program penulisan ulang sejarah Indonesia.
Pemerintah berharap buku tersebut dapat menjadi referensi sejarah nasional. Proses pembacaan dan kajian publik diharapkan terus berjalan.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!