SketsaNusantara.id - Banyaknya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Jember mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk membuat sistem digitalisasi pengawasan pendapatan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo, usai penyelarasan rencana APBD 2026 di DPRD Jember, Rabu, 26 November 2025.
Ia mengatakan, dengan tidak tercapainya target PAD di tahun 2025 ini mengindikasikan ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD tidak maksimal.
"Seperti contoh retribusi parkir yang tidak maksimal, kemudian pajak restoran hingga PBB yang kini juga masih belum sepenuhnya terbayarkan," ujarnya.
Ardi menyampaikan, jika adanya sistem digitalisasi yang bisa memantau progres secara real time PAD ini akan membantu sekali.
"Kalau kita lihat sekarang ini kan era digital, maka kami mendorong ada sistem yang memungkinkan bupati dan sekda bisa melihat serta mengkontrol PAD yang masuk secara real time," imbuhnya.
Baca Juga: Akses Internet Timpang, Komisi B DPRD Jember Desak Diskominfo Segera Selesaikan 24 Titik Blank Spot
Terkait dengan tunggakkan PBB yang sangat besar, Ardi menyebutkan kalau harus ada langkah strategis dari bupati terkait hal tersebut.
"Apakah akan dihapus atau ditagih dengan menggunakan skema tertentu, kami serahkan kepada eksekutif," tandasnya.
"Sebab, kalau melihat kondisi di lapangan saat ini banyak yang melaporkan jika ada SPPT yang nilainya di bawah Rp100 ribu pasti akan terutang terus menerus," pungkasnya.
Politisi Gerindra ini menambahkan, dengan penyelarasan rancangan APBD 2026 ini pihaknya berharap ada strategi konkret melalui sistem digitalisasi, agar PAD di Jember bisa terpantau.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id KLIK DI SINI