SketsaNusantara.id - Wacana redenominasi kembali mengemuka usai pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Isu tersebut sebelumnya pernah muncul pada 2010 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Saat itu, rencana tersebut bahkan sudah tercantum dalam Rancangan Undang-Undang namun tidak berlanjut pembahasannya. Sorotan kembali muncul karena pernyataan terbaru dianggap memicu diskusi publik.
Baca Juga: Wacana Redenominasi Rupiah Mencuat, DPR Ingatkan Bukan soal Hapus Nol tapi soal Kesiapan Nasional
Ekonom Anthony Budiawan mengulas kembali isu ini dalam podcast di kanal YouTube Bambang Yudhoyono pada Senin, 24 November 2025. Ia menjelaskan kondisi yang melatarbelakangi wacana tersebut pada masa lalu.
Ia juga menilai apakah situasi saat ini memerlukan kebijakan serupa. Pandangan tersebut menjadi salah satu sorotan karena disampaikan berdasarkan indikator makro yang sedang berjalan.
Anthony menilai bahwa kondisi saat ini tidak berbeda signifikan dari tahun 2010. Ia menyebut bahwa kurs rupiah relatif berada pada rentang yang tidak jauh dari situasi sebelumnya.
Ia menegaskan tidak ada dorongan mendesak untuk mempercepat kebijakan tersebut. “Di 2010 itu tidak ada urgensi untuk redenominasi, nah sekarang apakah ada? Tidak ada juga karena di 2010 itu kita punya kurs rupiah itu sekitar Rp10.000 dan sekarang Rp16.000, nggak jauh berbeda,” kata Anthony.
Ia menjelaskan bahwa redenominasi umumnya dilakukan ketika inflasi naik sangat cepat. Kondisi tersebut biasanya ditandai dengan lonjakan harga yang terjadi dalam waktu singkat. Anthony menggambarkan bahwa inflasi ekstrem menjadi alasan kuat untuk melakukan pemangkasan digit.
“Kapan sebuah mata uang perlu redenominasi? Itu kalau dia punya tingkat inflasi dalam waktu cepat, setahun atau 2 tahun itu ratusan bahkan ribuan persen,” jelasnya. “Itu perlu satu pemutusan mata rantai inflasi itu sendiri,” lanjutnya.
Dalam penjelasannya, Anthony menyebut bahwa permasalahan nilai tukar lebih terkait fundamental ekonomi. Ia menyoroti defisit transaksi berjalan yang berlangsung sejak 2012.
Menurutnya, situasi ini mempengaruhi stabilitas rupiah dalam jangka panjang. Ia menilai perbaikan mendasar menjadi kunci untuk menghindari tekanan berulang. “Terutama kita transaksi berjalan itu tersedot keluar, itu defisit,” imbuhnya.
Anthony juga menjelaskan efek samping yang mungkin terjadi jika redenominasi diterapkan. Ia menyebut bahwa sejumlah harga dapat naik tetapi tidak tercatat dalam indeks harga konsumen.