SketsaNusantara.id - Kecurangan distribusi BBM bersubsidi kembali menjadi sorotan dalam rapat Komisi VII DPR.
Temuan terbaru memuat beragam pola penyimpangan yang dinilai masih marak terjadi. Kasus tersebut disampaikan dalam rapat bersama BPH Migas pada Senin, 24 November 2025. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan masih menghadapi banyak tantangan.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi NasDem, Syarif Fasha, menjelaskan adanya praktik yang berjalan cukup lama. Ia menyebut bahwa pelanggaran muncul dalam bentuk manipulasi distribusi, pelangsiran terstruktur, hingga penggunaan mobil mewah pembeli BBM subsidi.
Baca Juga: Bahlil Sidak SPBU di Malang: Tegaskan Pertamina Tak Boleh Main-Main dengan Kualitas BBM
Temuan itu menggambarkan bahwa pola penyimpangan tidak hanya terjadi pada satu titik saja.
Syarif memulai dengan menjelaskan praktik yang dikenal luas di lapangan. Ia menyebut bahwa praktik tersebut melibatkan kendaraan pengangkut BBM.
“Istilah di lapangan tuh kencing, dikencingkan mungkin 200 liter, 500 liter per 1 AMT (mobil tangki),” ucap Syarif. Pola itu dianggap sebagai bentuk penyimpangan distribusi dari jalur resmi yang seharusnya diawasi ketat.
Selain itu, ia menemukan mobil-mobil mewah keluaran baru yang membeli solar subsidi. Menurutnya, mobil tersebut seharusnya menggunakan produk nonsubsidi seperti Dexlite.
Syarif menilai situasi ini menunjukkan adanya celah dalam verifikasi pembeli. Ia menggambarkan temuan ini sebagai bagian dari persoalan yang terjadi di banyak daerah.
Dalam rapat tersebut, Syarif juga menyoroti pelangsiran terstruktur. Pola ini dilakukan menggunakan truk atau kendaraan tua. Ia menilai bahwa aktivitas tersebut berjalan karena lemahnya pengawasan serta adanya celah pada sistem digitalisasi distribusi. Kondisi tersebut memungkinkan para pelaku memodifikasi pola distribusi sesuai kepentingannya.
Syarif juga menyampaikan dugaan adanya manipulasi barcode. Ia menemukan satu kendaraan yang memakai lebih dari satu identitas digital. “Dia memiliki satu mobil itu barcode dua sampai barcode dengan jenis mobil yang sama,” imbuhnya.
Dugaan tersebut menunjukkan bahwa sistem verifikasi pembeli BBM subsidi masih dapat dimanipulasi.