Dugaan Kecurangan BBM Subsidi Terungkap di DPR: Mobil Mewah hingga Manipulasi Barcode Disebut Jadi Pola Penyimpangan Baru yang Sulit Diawasi

Melihat pola tersebut, Syarif mengusulkan pelibatan aparat penegak hukum. Ia menyebut wilayah dengan tingkat penyimpangan tinggi membutuhkan pengawasan langsung. Ia menilai langkah ini dapat membantu mengurangi penyimpangan yang berdampak pada pasokan daerah.

“Nah mungkin perlu diturunkan di sana petugas TNI dan Polri nanti. Dan itu waktu tidak lama Pak Kepala biasanya hanya 1 bulan sudah tertib,” ujarnya.

Dalam bagian lain rapat, Syarif juga menyinggung permintaan kuota BBM oleh pihak tertentu. Ia memperingatkan adanya lobi di luar mekanisme resmi. Menurutnya, kuota tambahan hanya dapat diminta oleh pemerintah daerah.

“Yang berhak meminta tambahan [kuota BBM] ini nanti adalah pemerintah kabupaten setempat, siapa bupati, walikota atau gubernur,” tegas Syarif.

Ia meminta agar tidak ada pelaku usaha yang mencoba melobi Komisi VII. Ia menegaskan bahwa penambahan pasokan memiliki mekanisme yang harus dipatuhi. Dalam rapat itu, ia juga mengingatkan potensi penyimpangan jika lobi informal masih terjadi.

“Jangan sampai ada pelaku-pelaku soal ritel swasta yang nyelonong ke komite nanti,” pungkasnya.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!