Pigai menerangkan bahwa kementeriannya memperoleh pengakuan dalam aspek integritas dan transparansi.
Dalam wawancara itu, ia menyampaikan, "Ombudsman menilai saya kasih penghargaan kementerian yang patuh, berintegritas dan transparan." Pernyataan itu mengacu pada penilaian lembaga yang memantau tata kelola pelayanan publik.
Pigai menyatakan bahwa catatan tersebut menunjukkan rekam jejak kementeriannya dalam berbagai sektor.
Ia menggambarkan bahwa kinerja itu menjadi pertimbangan dalam evaluasi kabinet. Pigai juga menyebut bahwa hasil penilaian tersebut memperlihatkan konsistensi kerja kementerian di bawah kepemimpinannya.
Ia menekankan bahwa data-data itu memberi gambaran mengenai capaian lembaga yang ia pimpin.
Selain memaparkan capaian, Pigai juga menguraikan situasi yang ia hadapi saat memimpin kementerian tersebut. Ia menilai bahwa tugas seorang menteri HAM melibatkan tanggung jawab pada isu yang sensitif dan kompleks.
Dalam penjelasannya, ia menggambarkan bahwa jabatan tersebut memerlukan proses kerja yang panjang.
Ia menyebut bahwa tidak mudah untuk memimpin kementerian yang menangani urusan terkait hak asasi manusia.
Pigai kemudian menyinggung perjalanan politik sebelum masuk pemerintahan. Ia menyatakan bahwa keterlibatannya bersama Presiden Prabowo berlangsung sejak masa kampanye. Ia menyampaikan bahwa posisinya di kabinet juga terkait dengan proses panjang tersebut. Pigai menggambarkan bahwa kontribusi selama masa konsolidasi merupakan bagian dari rekam jejaknya sebelum menjabat.
Ia menambahkan bahwa proses seleksi menteri bukan hanya bergantung pada kinerja, tetapi pada dinamika politik dan struktur pemerintahan.
Dalam pernyataannya, Pigai menguraikan bahwa kehadiran seseorang dalam kabinet dipengaruhi banyak faktor.
Ia menyebut bahwa masa jabatan seorang menteri bukan sesuatu yang bersifat tetap. Pigai menjelaskan bahwa pergantian di kabinet adalah hal yang bisa terjadi kapan saja.
Dalam wawancara itu, Pigai juga membahas kemungkinan adanya pergantian di masa mendatang.
Ia menyebut bahwa posisi menteri tetap berada dalam ruang evaluasi presiden.
Menurutnya, struktur kabinet selalu memiliki potensi perubahan. Ia menguraikan bahwa situasi politik bergerak sesuai konteks kerja dan kebutuhan pemerintahan.