Mengapa Natalius Pigai Tidak Masuk Daftar Reshuffle? Ini Penjelasan Kinerja, Penghargaan, dan Alasan Ia Tetap Dipertahankan Prabowo

SketsaNusantara.id - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan alasan dirinya tidak termasuk dalam jajaran menteri yang terkena reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto.

Penjelasan itu disampaikan dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored yang dirilis pada 14 November 2025.

Pigai memaparkan bahwa beragam capaian di kementeriannya menjadi salah satu faktor yang membuat posisinya tetap dipertahankan.

Baca Juga: Kasus Bullying Tak Tuntas, Menkumham Natalius Pigai Ancam Terbitkan Permen HAM Jika Kementerian Tak Bertindak dalam Sebulan

Ia menegaskan bahwa kinerja kementerian yang dipimpinnya mendapat penilaian positif dari berbagai lembaga.

Penilaian itu datang dari unsur internal pemerintah maupun lembaga eksternal. Pigai menyebut bahwa capaian tersebut menjadi dasar yang memperlihatkan rekam jejak kementeriannya selama ia bertugas.

Dalam wawancara tersebut, Pigai menjelaskan catatan yang menurutnya menjadi pertimbangan penting.

Baca Juga: Natalius Pigai Usul Area Khusus untuk Aksi Demo, Lokasi Bisa Menampung Ribuan Massa Tanpa Ganggu Aktivitas Publik

Ia menguraikan capaian unit kerja dan aspek pelayanan publik yang memperoleh pengakuan.

Salah satu indikator yang ia sebut adalah penilaian pengadaan dan beberapa parameter lain yang digunakan dalam evaluasi kementerian. Ia menegaskan bahwa capaian itu menunjukkan standar kerja yang ingin ia bangun di lembaganya.

Pigai mencontohkan beberapa data terkait evaluasi kinerja tersebut. Dalam pernyataannya, ia menyebut hasil penilaian yang menempatkannya pada posisi tinggi.

Baca Juga: 6 Kontroversi Permadi Arya Alias Abu Janda yang Digosipkan Jadi Komisaris PT JMTO: Sentil Natulius Pigai hingga Bendera Tauhid

Ia mengatakan, "Dari PCO saya nomor 3, dari unit kerja pelelangan saya nomor 1 di Republik Indonesia," merujuk pada capaian yang dihimpun kementeriannya. Penjelasan itu menggambarkan indikator yang ia anggap relevan dalam menilai keberhasilan kementerian.

Ia juga menyoroti bahwa lembaga negara seperti Ombudsman RI memberi evaluasi positif terkait kepatuhan dan standar pelayanan.