news

19 Ribu Balpres Ilegal Disita, Kebijakan Baru Menkeu soal Pakaian Sitaan Ungkap Arah Penindakan Terbesar Sepanjang 3 Tahun Terakhir

Sabtu, 15 November 2025 | 07:30 WIB
Ilustrasi thrifting. (Pexels/Lisa from Pexels)

SketsaNusantara.id - Sorotan publik terhadap maraknya pakaian impor ilegal kembali mencuat setelah pemerintah mengumumkan hasil penindakan terbaru.

Perhatian masyarakat meningkat karena rangkaian operasi itu berlangsung sejak 2022 dan terus menunjukkan temuan dalam jumlah besar.

Situasi ini juga berkaitan dengan langkah baru pemerintah dalam mengelola barang sitaan.

Baca Juga: Impor Pakaian Bekas Disikat! DPR dan Menkeu Kompak Bubarkan Jaringan Balpres di Indonesia

Perkembangan terkini datang dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memperkenalkan metode pemusnahan baru untuk pakaian ilegal.

Kebijakan tersebut muncul bersamaan dengan penemuan 19.391 balpres di 11 gudang Bandung. Temuan itu disebut sebagai yang terbesar dalam penindakan pakaian impor ilegal selama tiga tahun terakhir.

Purbaya menjelaskan bahwa pakaian ilegal tidak lagi dimusnahkan melalui pembakaran. Menurutnya, pembakaran memerlukan biaya besar karena harus dikeluarkan sekitar Rp12 juta untuk setiap kontainer.

Baca Juga: Heboh Video Putri Anne Lakukan Pole Dance dengan Pakaian Minim dan Terbuka, Netizen: Bikin Malu!

Pemerintah kini beralih ke proses pencacahan agar pakaian sitaan dapat didaur ulang. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Media Briefing di Jakarta.

Ia mengatakan langkah perubahan ini didasari arahan pimpinan negara.

“Ini juga atas arahan Presiden Prabowo Subianto, mesti dimanfaatkan, jangan dibakar begitu saja,” ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa usulan pencacahan telah dibahas bersama Presiden sebelum diputuskan sebagai metode baru.

Baca Juga: Bella Shofie Banting Stir dengan Rintis Bisnis Pakaian Anti Bakteri Bersama Suaminya, Ternyata Ini Alasan Dibaliknya

Kemenkeu juga telah bertemu Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia untuk mematangkan skema pencacahan balpres.

Dalam pertemuan itu, pemerintah meminta kesiapan pelaku industri. Purbaya menyampaikan bahwa asosiasi menilai langkah tersebut memungkinkan dilakukan.

Halaman:

Tags

Terkini