SketsaNusantara.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dan Bulog Jember secara resmi memulai penyaluran Bantuan Pangan untuk periode Oktober-November 2025.
Peluncuran yang dipusatkan di Balai Kelurahan Wirolegi itu merupakan bagian dari inisiatif nasional yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia.
Tujuannya, untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah perubahan kondisi ekonomi.
Baca Juga: Dana Transfer Pusat ke Daerah Berkurang, Pemkab Jember: APBD 2026 Difokuskan ke Program Prioritas
Kepala Dinas Sosial Jember, Akhmad Helmi Luqman, mewakili Bupati Jember Gus Fawait, menyampaikan arahan penting terkait pemanfaatan bantuan.
Helmi menegaskan agar bantuan tersebut digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat (KPM) dan tidak diperjualbelikan, sejalan dengan instruksi dari pemerintah pusat.
Pada periode kali ini, terdapat peningkatan manfaat yang diterima KPM. Selain 10 kilogram beras, penerima juga mendapatkan tambahan 2 liter minyak goreng merek Minyak kita.
Helmi menjelaskan bahwa penentuan KPM menggunakan Data Tingkat Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem data yang selalu diperbarui untuk mencerminkan kondisi riil warga.
Dia mengungkapkan adanya penyesuaian jumlah penerima di Jember, yang berkurang sekitar seribu orang. Penyesuaian ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk peningkatan status kesejahteraan, perpindahan domisili, hingga data kematian.
"Sistem klasifikasi kesejahteraan melalui desil 1 hingga 5 menjadi acuan pokok pemerintah untuk memastikan bantuan benar-benar tersalurkan kepada warga yang membutuhkan," ujar Helmi.
Baca Juga: Audiensi dengan Gapoktan di Jombang, Pemkab Jember Tegaskan Komitmen pada Sektor Pertanian
Program bantuan pangan ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga dan secara efektif mendukung upaya Pemkab dalam menurunkan angka kemiskinan di seluruh wilayah Jember.
Kolaborasi erat antara Pemkab dan Bulog dinilai krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas pasokan daerah.