news

Hasto Beberkan Megawati Pernah Tegur Jokowi soal Whoosh, Sebut Tak Sepenting Pendidikan dan Bendungan Petani

Minggu, 2 November 2025 | 15:45 WIB
Hasto Kristiyanto sebut Megawati pernah menegur Jokowi soal Whoosh. (X.com/@66hasto)

SketsaNusantara.id - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan setelah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkap pandangan Megawati Soekarnoputri terhadap proyek tersebut.

Menurutnya, Ketua Umum PDI-P itu pernah menegur Presiden Joko Widodo agar lebih memprioritaskan kebutuhan rakyat daripada pembangunan transportasi berkecepatan tinggi.

Hasto menyebut bahwa sejak awal, Megawati mempertanyakan urgensi pembangunan proyek Whoosh.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka Fakta Baru soal Whoosh, Said Didu Sebut Kotak Pandora Era Jokowi

Ia menilai, kebijakan besar seharusnya diarahkan pada hal-hal yang lebih mendesak seperti pendidikan, pertanian, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Megawati Pernah Ingatkan Jokowi soal Prioritas Pembangunan

Dalam keterangannya kepada wartawan usai ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu, 1 November 2025, Hasto mengatakan Megawati telah berulang kali menasihati Presiden Jokowi mengenai proyek tersebut.

“Saya menjadi saksi, bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut,” ujar Hasto.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Whoosh Diduga Sarat Permainan, Negara Bisa Rugi Rp75 Triliun?

Ia menambahkan, Megawati menilai proyek besar seperti Whoosh sebaiknya tidak menyingkirkan kebutuhan mendasar masyarakat.

“Kebutuhan-kebutuhan rakyat (itu) untuk pendidikan, bendungan para petani, kemudian menyediakan pupuk pada masa tanam itu jauh lebih penting termasuk kebutuhan pendidikan, membangun daya bangsa kita,” lanjutnya.

Menurut Hasto, pada masa awal pembangunan Whoosh, sempat terjadi beberapa perubahan kebijakan yang cukup mencolok. Salah satunya terkait dengan penggunaan jaminan negara.

“Saat itu kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara,” katanya.

Halaman:

Tags

Terkini