SketsaNusantara.id - Pemerintah Kabupaten Jember tengah menyiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membangun dapur umum di sejumlah titik. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah Gedung Nasional Indonesia (GNI), bangunan bersejarah yang berdiri sejak era Presiden Soekarno.
Namun, rencana ini memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak menilai penggunaan GNI untuk dapur MBG berpotensi menghilangkan nilai sejarah dan arsitektur gedung tersebut.
Dikutip SketsaNusantara.id dari berbagai sumber dan wawancara, berikut merupakan 7 fakta yang perlu diketahui dibalik rencana alih fungsi gedung GNI menjadi dapur MBG di Jember.
1. GNI Termasuk Gedung Bersejarah dari Era 1950-an
Gedung Nasional Indonesia dibangun sekitar tahun 1956, pada masa Presiden Soekarno. Fungsinya kala itu bukan sekadar tempat pertunjukan seni, tetapi juga balai pertemuan organisasi masyarakat dan partai politik. GNI merekam semangat kedaulatan dan keindonesiaan yang tumbuh pasca kemerdekaan.
2. Didirikan di Atas Tanah Bekas DSV
Dalam wawancara bersama Sejarawan Jember, RZ Hakim, fakta sejarahnya GNI berdiri di atas sebagian tanah bekas DSV (Deutsche Stoomvaart Maatschappij) yang kemudian dijual kepada Yayasan GNI. Proses ini melibatkan banyak tokoh masyarakat dan menjadi bagian dari pembangunan identitas baru Jember pasca kolonial.
3. Diserahkan ke Pemkab Jember pada Tahun 2022
Pada 13 Januari 2022, Yayasan Gedung Nasional Indonesia resmi menyerahkan aset GNI kepada Pemerintah Kabupaten Jember. Serah terima dilakukan di Pendapa Wahyawibawagraha dan diterima langsung oleh Bupati Hendy Siswanto.
Penyerahan ini dimaksudkan agar gedung tidak terbengkalai dan bisa dirawat dengan lebih baik.
Baca Juga: Jaring Barista Terbaik, Kenalkan Cita Rasa Kopi Andalan Jember
4. Jadi Salah Satu Alternatif Lokasi Dapur MBG
Pelaksana tugas Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan dan Permukiman Jember, Yessy Arifah, menyebut GNI masuk dalam daftar alternatif lokasi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun keputusan final belum dibuat karena masih menunggu pertimbangan teknis dan evaluasi gubernur.