Mahfud menambahkan, kondisi ini berbanding terbalik dengan keuntungan yang diperoleh kedua pihak.
“Sekarang ini China sudah mulai mendapat keuntungan, sedangkan Indonesia masih menanggung utang yang bunganya saja sangat besar,” ujarnya.
Data Pekerja Lokal yang Tak Terpenuhi
Mahfud juga mengutip hasil riset dari laman thepeoplesmap.net yang menyoroti ketimpangan tenaga kerja. Dalam kontrak disebutkan bahwa dari total 39 ribu tenaga kerja, seharusnya 24 ribu berasal dari Indonesia.
Namun dalam praktiknya, mayoritas manajemen level atas diisi ekspatriat China, sedangkan tenaga kerja Indonesia lebih banyak berada di posisi buruh.
“Dalam praktiknya, mayoritas manajemen top level adalah ekspatriat China. Sedangkan yang dari Indonesia sebagian besar hanya buruh-buruh kecilnya,” papar Mahfud dalam video tersebut.
Pernyataan itu menambah daftar panjang kritik publik atas pengelolaan proyek strategis nasional ini.
China Klaim Proyek Whoosh Bawa Manfaat Ekonomi
Menanggapi berbagai tudingan tersebut, pihak China melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun menyampaikan bahwa proyek Whoosh justru membawa manfaat besar bagi Indonesia.
“Kereta api ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat,” ujar Guo dalam pernyataannya kepada media pada 20 Oktober 2025 lalu. Ia menambahkan, “Manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api.”
Guo juga memastikan bahwa pemerintah dan perusahaan dari kedua negara tetap berkoordinasi erat untuk menjamin pengoperasian proyek berjalan aman dan stabil. “China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi,” tegasnya.
Restrukturisasi Utang dan Langkah Selanjutnya
Di sisi lain, pemerintah Indonesia dikabarkan tengah menyiapkan restrukturisasi utang Whoosh dengan tenor pembayaran diperpanjang hingga 40 tahun.
Delegasi dari pihak Danantara disebut akan berangkat ke China untuk menegosiasikan kesepakatan baru dalam waktu dekat.
Meski berbagai langkah diplomatik terus dilakukan, isu transparansi, dominasi tenaga kerja asing, dan potensi beban ekonomi jangka panjang masih menjadi perhatian publik.