“Kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah kalau perlu, misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan yang seperti dulu kita lakukan saat COVID-19, itu kita lakukan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes pada 2 Oktober 2025.
Kemenkes juga berperan sebagai pengawas eksternal, termasuk dalam memastikan bahan baku makanan yang digunakan memenuhi standar.
“Contohnya itu kan ada bahan baku yang kita pakai, apakah bahannya memang kualitasnya bagus atau tidak? Itu dibicarakan. Tadi Kepala Badan Pangan Nasional bilang ada standar-standarnya untuk mengecek kualitas bahan baku,” kata Budi.
Pengawasan eksternal itu dilakukan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kita akan melapis, pengawasan eksternal pada SPPG ini selama seminggu lagi. Kemenkes, Kemendagri karena aparatnya di bawah Pemda dan BPOM akan membantu BGN yang melakukan pengawasan internal setiap hari dan pengawasan eksternal setiap minggu, dari luar,” jelasnya.
Sebagai bagian dari evaluasi, pemerintah juga akan mengukur tinggi badan dan berat badan penerima manfaat program setiap enam bulan sekali. Data tersebut akan disinkronkan dengan program cek kesehatan gratis (CKG) anak sekolah.
“Kita bisa tahu efektivitasnya program seperti apa, dan setiap tahun sekali akan lakukan survei gizi nasional di mana dulu hanya dilakukan stunting. Ini akan ditambah untuk di atas 5 tahun khusus anak sekolah,” tutur Budi.
“Jadi, kita bisa lihat bisa perkembangan status gizi dan akan digunakan sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan nanti yang akan dilakukan,” tandasnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!