"Ini kan harus ada sisi mendidiknya juga, boleh bervariasi tetapi gak perlu lah ke barat-baratan juga. Karena memang tidak semua terbiasa dengan makanan begitu dan nyaman bagi anak-anak, akhirnya akan menimbulkan masalah," tegasnya.
Baca Juga: Realisasi PAD Agustus 2025 Masih Rp690 Miliar, DPRD Jember Desak Bapenda Optimalisasi Pajak Daerah
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan, agar di daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri untuk bisa berkoordinasi.
"Untuk memastikan pelaksanaannya tidak terjadi masalah kembali, termasuk berkoordinasi dengan sekolah-sekolah dan bisa melibatkan UKS," tandasnya.
"Karena jika makanan sudah higienis, tetapi lingkungan sekolah tidak bersih dan anak-anak tidak diminta cuci tangan kan akan rawan juga," tegasnya.
Termasuk memastikan, adanya sertifikasi halal karena beberapa waktu lalu sempat ramai dan memastikan standar penggunaan alat-alatnya.
Ia juga mengingatkan, agar pemerintah daerah dan satgas pangan ini bisa melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan pelaksanaanya berjalan baik.
"DPRD Jember memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, karena ini menyangkut anak-anak kita. Maka kita agendakan rapat gabungan lintas sektor termasuk menggundang OPD terkait dan SPPG nya juga," tutupnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI