SketsaNusantara.id - Kasus keracunan yang menimpa ribuan anak di berbagai daerah membuat pemerintah bergerak cepat memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian publik ialah banyaknya dapur penyedia makanan yang belum memiliki sertifikasi laik sehat.
Situasi tersebut mendorong percepatan sertifikasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah.
Ribuan dapur kini ditargetkan untuk segera memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat kelayakan pengolahan makanan.
Namun, langkah ini tidak berhenti pada penerbitan sertifikat semata. Pemerintah menekankan pentingnya jaminan keamanan makanan bagi penerima manfaat program.
Di sejumlah daerah, SPPG bahkan baru mengurus sertifikat setelah muncul insiden keracunan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat terhadap kualitas pengawasan di lapangan.
Terkini, langkah perbaikan mulai terlihat setelah sekitar 500 relawan penjamah makanan dari 100 SPPG mengikuti pelatihan higiene dan sanitasi di Bandung pada Sabtu, 4 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut digelar oleh mitra pelaksana program MBG sebagai bentuk komitmen meningkatkan mutu layanan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen Pol Sony Sonjaya, menyebut pelatihan ini menjadi langkah awal penting dalam pembenahan dapur MBG.
“Isinya materi materi untuk meningkatkan kualitas para relawan penjamah makanan,” kata Sony Sonjaya di Bandung, Sabtu, 4 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, pelatihan ini bagian dari dorongan agar seluruh dapur benar-benar mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Kami menekankan agar semua SPPG melaksanakan SOP yang sudah ditetapkan,” ujarnya.