Setelah Kasus Keracunan MBG, Pemerintah Ngebut Sertifikasi Dapur Makan Bergizi Gratis di Seluruh Indonesia

Data BGN menunjukkan, di Provinsi Jawa Barat saja terdapat lebih dari 2.600 dapur MBG yang sedang berproses mendapatkan SLHS. Targetnya, seluruh dapur tersebut tersertifikasi dalam dua pekan mendatang.

Meski begitu, sejumlah pengelola dapur mengaku masih kesulitan memenuhi standar karena keterbatasan fasilitas dan minimnya tenaga terlatih.

Dari sisi regulasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyederhanakan proses penerbitan SLHS. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, langkah ini diambil agar sertifikasi ribuan dapur dapat dipercepat.

“Jadi di dalam minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG,” ujar Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Senayan, 1 Oktober 2025.

Kemenkes juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meminta dinas kesehatan daerah mempercepat proses verifikasi dan penerbitan sertifikat. Namun, percepatan tersebut tetap bergantung pada kesiapan masing-masing daerah.

Di Jakarta, misalnya, Dinas Kesehatan DKI menargetkan penyelesaian 180 sertifikat laik sehat dalam waktu dua minggu. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyatakan pihaknya terus mempercepat pelatihan bagi ribuan penjamah makanan.

“Kalau semuanya lancar, proses SLHS ditargetkan selesai dua minggu ke depan,” kata Ani kepada awak media, Minggu, 5 Oktober 2025.

Ia menambahkan, kegiatan pelatihan akan terus berjalan agar pengelolaan dapur sesuai dengan standar kesehatan.

“Targetnya sekitar 8.000 orang akan kami latih terus agar bisa mengelola tata laksana di SPPG-nya masing-masing,” imbuhnya.

Meski pengawasan diperketat, tantangan di lapangan masih cukup besar. Beberapa pengelola dapur mengeluhkan belum seragamnya panduan teknis di tiap daerah.

Ada yang terkendala verifikasi lama, sementara lainnya masih kesulitan memenuhi syarat fisik dapur seperti ventilasi, drainase, dan pencahayaan sesuai ketentuan kesehatan.

Aparat kepolisian pun turut dilibatkan dalam pengawasan. Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menyebut pendampingan dilakukan untuk memastikan keamanan pangan di dapur MBG. “Untuk MBG yang keracunan itu ditangani oleh Polda masing-masing. Kita melakukan asistensi supaya bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan itu sendiri,” ujar Helfi di Jakarta Selatan, 25 September 2025.

Langkah ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis kini tidak lagi sebatas urusan administrasi, melainkan menyangkut keselamatan publik secara langsung.

Pemerintah berharap seluruh proses sertifikasi, pelatihan, dan pengetatan standar dapat menutup celah risiko yang selama ini menimbulkan persoalan.

Dengan evaluasi menyeluruh di seluruh daerah, program MBG diharapkan tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, memberikan asupan bergizi yang aman, layak, dan menyehatkan bagi anak-anak Indonesia tanpa lagi dibayangi insiden keracunan di masa mendatang.***