Isu yang berkembang terkait posisi mereka di DPR menjadi sorotan publik, termasuk pernyataan kontroversial Adies Kadir.
Adies sebelumnya sempat menuai kritik setelah mengungkap tunjangan beras sebesar Rp12 juta per bulan yang diterima anggota dewan.
Pernyataan tersebut menimbulkan polemik luas hingga akhirnya ia melakukan klarifikasi.
Tidak hanya itu, Adies juga menjadi perbincangan di media sosial setelah menyampaikan perhitungan mengenai biaya kos di kawasan Senayan.
Ia menyebut bahwa untuk anggota dewan, asumsi biaya sewa kos bisa mencapai Rp3 juta per hari.
Dari asumsi tersebut, Adies kemudian menyimpulkan bahwa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan dianggap masih kurang.
Menurut perhitungannya, total biaya sewa yang ia sebutkan bisa mencapai Rp78 juta per bulan.
Pernyataan itu menimbulkan kritik tajam dari masyarakat. Banyak pihak menilai kalkulasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi rakyat.
Hal ini kemudian ikut memperbesar polemik yang menyeret namanya hingga berujung pada keputusan nonaktif dari Partai Golkar.
Dengan adanya penegasan dari Bahlil, nasib Adies Kadir kini semakin jelas.
Seluruh hak finansial sebagai anggota DPR dihentikan, termasuk gaji pokok maupun tunjangan lain yang biasanya diterima setiap bulan.
Meski demikian, proses internal partai dan ketentuan hukum terkait status keanggotaannya di DPR masih terus berjalan.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!