SketsaNusantara.id - DPR RI memastikan bahwa anggota dewan yang dinonaktifkan oleh partai politik (parpol) tidak lagi memperoleh hak keuangan berupa gaji maupun tunjangan.
Keputusan ini menjadi tindak lanjut atas dinamika internal parpol yang berdampak langsung pada status keanggotaan di DPR.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 5 September 2025.
“Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” ujarnya di hadapan awak media.
Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai status hak keuangan sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai mereka.
Menurut Dasco, kebijakan ini diambil setelah melalui rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi yang digelar sehari sebelumnya, Kamis 4 September 2025.
Dari rapat tersebut lahir enam poin keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama dirinya.
Dalam kesempatan itu, Dasco tidak sendirian. Ia didampingi dua Wakil Ketua DPR lain, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Sjamsurijal.
Kehadiran mereka menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil kesepakatan kolektif pimpinan dewan, bukan pernyataan pribadi.
Dasco juga menekankan bahwa mekanisme penonaktifan anggota DPR yang dilakukan oleh parpol tetap harus melewati koordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh parpol melalui mahkamah parpol masing-masing,” ucapnya.