SketsaNusantara.id - Tanggal 5 September 2025 menjadi batas akhir pelaksanaan 17 tuntutan rakyat kepada pemerintah.
Sejak demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu, publik menyerahkan daftar tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo, DPR RI, pimpinan partai politik, Kepolisian, TNI, hingga kementerian sektor ekonomi.
Semua itu lahir dari keresahan mendalam atas demokrasi yang dinilai kian tergerus dan jarak yang makin jauh antara penguasa dengan rakyatnya.
Dilansir SketsaNusantara.id dari akun Instagram @malakaproject.id, 17 tuntutan rakyat disusun secara rinci dan dibagi ke dalam enam kategori.
Presiden diminta segera menarik keterlibatan TNI dari pengamanan sipil, serta membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan kekerasan aparat yang menewaskan maupun melukai demonstran, seperti dalam kasus Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.
Tak hanya itu, DPR juga diminta membekukan kenaikan gaji dan tunjangan, membatalkan fasilitas baru, dan membuka transparansi anggaran secara penuh.
Badan Kehormatan DPR juga didesak untuk memeriksa anggota bermasalah, termasuk bila perlu melibatkan KPK.
Tuntutan lain diarahkan kepada partai politik agar berani menjatuhkan sanksi pada kader yang tidak etis, serta menyatakan komitmen berpihak kepada rakyat.
Kepolisian juga diminta membebaskan demonstran yang masih ditahan, menghentikan kekerasan, dan menindak anggota maupun komandan yang melanggar HAM.
Desakan juga diarahkan kepada TNI agar kembali ke barak, tidak lagi terlibat dalam urusan sipil, dan memastikan tidak mengambil alih kewenangan Polri.
Baca Juga: Salsa Erwina Hutagalung Sapa Rakyat dengan Julukan Bos dan Beri Update Terkait Tuntutan Publik