Ia menyebut ketergantungan pada pihak luar menunjukkan lemahnya kapasitas komunikasi pemerintahan. Dalam pandangannya, komunikasi yang dibangun langsung oleh pemerintah melalui media resmi akan lebih kredibel.
Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Jawa Tengah, Samsul Arifin menilai media massa merupakan sarana komunikasi paling efektif.
“Media itu rumah besar rakyat. Kalau Presiden ingin menenangkan masyarakat, jangan terlalu mengandalkan influencer, tapi perbanyaklah komunikasi lewat media massa,” ujarnya pada 1 September 2025.
Samsul menyebut kehadiran Presiden melalui media akan menumbuhkan rasa percaya publik. Analis politik Hendri Satrio juga menilai media massa lebih mampu menenangkan masyarakat dibandingkan influencer.
Data survei Indonesian Presidential Studies (IPS) UGM tahun 2022 memperkuat pandangan itu. Hasil survei menunjukkan 74,4 persen publik masih percaya pada media formal, sementara media sosial hanya dipercaya 12,7 persen masyarakat.
Selain itu, pengalaman masa lalu menunjukkan influencer rawan melakukan kesalahan komunikasi.
Kasus kampanye Omnibus Law dan konser BPIP pada masa pandemi menjadi contoh ketika penggunaan influencer menuai kritik publik.
Penelitian Pew Research Center tahun 2024 di Amerika Serikat juga menyebut hanya 20 persen warga yang rutin mendapat berita dari influencer, menunjukkan rendahnya kredibilitas sumber tersebut.
Berdasarkan kritik pakar, data survei, dan pengalaman sebelumnya, banyak pihak menilai Presiden Prabowo perlu mengutamakan media massa dalam membangun komunikasi publik.
Langkah ini dinilai dapat menjaga kredibilitas informasi sekaligus menenangkan masyarakat di tengah dinamika politik yang berkembang.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!