Demokrasi Bisa Runtuh jika Presiden Utamakan Buzzer, Media Massa Harus Jadi Penopang Kebenaran, Bukan Mesin Propaganda

SketsaNusantara.id - Unggahan Jerome Polin di Instagram yang mengungkap adanya tawaran menjadi buzzer untuk meredam unjuk rasa memicu sorotan publik.

Postingan pada 29 Agustus 2025 itu menampilkan tangkapan layar ajakan membuat narasi damai yang disebut melibatkan pemerintah, DPR, Brimob, hingga pengemudi ojol.

“Ini (terkait) buat narasi untuk pencitraan seolah semua baik-baik saja. Jangan sampai lengah, jangan terpecah belah, kawal terus,” tulis influencer tersebut.

Baca Juga: Isu Tawaran Jadi Buzzer Belum Hilang, Reza Dwi Yanda Buka-bukaan Ditawari Bikin Konten Damai Indonesia, Beda Harga?

Unggahan tersebut memunculkan spekulasi bahwa pemerintah lebih mengandalkan buzzer dibandingkan media massa dalam menjaga komunikasi dengan publik.

Beberapa pakar dan akademisi menilai langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak mengulangi pola lama pada era Jokowi.

Baca Juga: Pernah Dibongkar Jerome Polin, 3 Influencer Ini Juga Ditawari Jadi Buzzer dengan Bayaran Fantastis! Ada Dokter hingga Konsultan Pajak

Ia menyebut penggunaan buzzer tidak bisa menjadi strategi komunikasi yang kredibel. Komunikasi publik yang baik, menurutnya, harus disampaikan langsung oleh pejabat negara atau media yang memiliki mekanisme verifikasi.

Pandangan serupa disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo.

Ia menilai komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan arah yang jelas.

Baca Juga: Terbongkar! 2 Jenis Tawaran Buzzer Aksi Damai Indonesia untuk Para Influencer, Sama-sama Punya Nominal Selangit?

“Komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran belum fokus pada strategi komunikasi publik. Kebijakan yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak sering kali berpotensi berubah menjadi bola liar di masyarakat,” ujar Kunto pada 2 September 2025.

Nyarwi Ahmad dari Universitas Gadjah Mada menambahkan bahwa pejabat publik seharusnya menjadi komunikator utama, bukan influencer.