Respons publik tersebut menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap sikap pejabat yang dianggap tidak peka dan cenderung meremehkan kondisi nyata di lapangan.
Sebagai informasi, anggota DPR RI memang mendapat berbagai fasilitas, termasuk tunjangan rumah yang besarannya mencapai Rp50 juta per bulan. Tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran tugas mereka selama bekerja di ibu kota.
Banyak pihak menilai jumlah Rp 50 juta amatlah besar bila hanya untuk kebutuhan tempat tinggal, apalagi di tengah kenyataan masih banyak rakyat kecil yang harus berjuang keras membayar kontrakan sederhana dengan biaya ratusan ribu hingga satu-dua juta rupiah per bulan.
Kesalahan perhitungan yang dilontarkan Adies Kadir dinilai semakin menunjukkan adanya kesenjangan cara pandang pejabat dengan realitas hidup masyarakat.
Jika bagi anggota DPR angka Rp 50 juta masih terasa kurang, maka bagi rakyat kebanyakan jumlah itu sudah jauh di luar jangkauan. Di sisi lain, rakyat menilai jumlah itu sudah sangat berlebihan, apalagi jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!