“Apa sih study tour-nya? Ternyata piknik biasa, mengunjungi tempat wisata,” ujarnya.
Kebijakan larangan study tour ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/Kesra.
Surat ini berisi sembilan langkah pembangunan pendidikan Jawa Barat dalam program Gapura Panca Waluya. Salah satu poin utamanya adalah pelarangan kegiatan wisata sekolah yang membebani orang tua.
Sebagai pengganti kegiatan study tour, pemerintah provinsi mengarahkan sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan yang lebih relevan dan terjangkau. Beberapa alternatif yang diusulkan antara lain pengelolaan sampah di sekolah, praktik peternakan, perikanan, pertanian, dan kegiatan kewirausahaan.
KDM menyebut, kegiatan semacam itu tidak hanya lebih murah, tapi juga menumbuhkan keterampilan dan tanggung jawab pada siswa. Ia berharap sekolah tidak lagi menjadikan study tour sebagai kewajiban, apalagi jika mengakibatkan tekanan ekonomi bagi keluarga siswa.
Kebijakan ini disambut beragam. Sebagian kalangan mendukung karena merasa terbantu dari sisi biaya. Namun ada juga yang mempertanyakan efektivitas pengganti study tour dalam memberikan pengalaman luar kelas bagi siswa.
Meski begitu, Gubernur Dedi Mulyadi tetap pada pendiriannya. Ia ingin memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak semata mengedepankan formalitas atau tradisi tahunan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!