"Kalo rakyat kecil mengibarkan bendera One piece dianggap memecah belah sama @bang_dasco dan dituduh makar sama Anggota DPR dari Golkar, maka yang dilakukan Gibran ini lantas disebut apa? Membajak konstitusi?" imbuh akun @chotimah212.
Ada pula warganet yang mengedit jolly roger yang wajahnya diubah dengan wajah Gibran dan mengungkit janji wapres yang sekedar "omon-omon" belaka.
Sebagian diantaranya juga memberikan respon dengan mengutip perkataan Fufufafa, akun kaskus yang diduga milik Gibran.
"Padahal dia yang pertama kali mengusulkan itu buat pansos meraup suara gen Z, tapi rakyat pake simbol Jolly Roger dilarang, sudah muak dengan fufufafa," komentar akun @gueprass.
"Halo Bapak Menkopolhukam Budi Gunawan dan @bang_dasco
masih ingat Saat debat Pilpres yang Lalu Kalau @gibran_tweet pakai Logo One Piece, jadi Tolong Jangan Terus Rakyat di Kejar-kejar. INGAT Rakyat Belum Merdeka Karena Air masih Beli, Lapangan Kerja Sempit, Harga Sembako mahal," imbuh akun @yurissa_samosir.
"Kelakukan Fufufafa gak pernah beres, itu bendera jolly roger simbol dinasti yang merampok negara. Rekening rakyat diblokir, tanah nganggur disita, sementara janji 19 juta lapangan kerja cuma omon-omon," komentar akun @nikangmirja_64 yang mengunggah tangkapan layar thread Fufufafa.
Sejak peluncuran logo HUT ke-80 RI pada 23 Juli 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih sebagai simbol persatuan dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.
Kenyataannya, banyak yang memilih mengibarkan bendera One Piece di beberapa daerah sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat pada pemerintah.
Banyak yang memandang pengibaran bendera One Piece sebagai simbol protes terhadap kondisi sosial, politik, atau ekonomi, sekaligus simbol yang melambangkan perlawanan terhadap ketidakadilan dan otoritas yang menindas.
Dalam anime One Piece, Jolly Roger adalah simbol kebebasan, perjuangan, dan semangat melawan ketidakadilan. Tak sedikit yang melihat aksi ini sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai makin tidak berpihak pada rakyat.
Hampir semua aspek dikenakan pajak oleh pemerintah yang makin "mencekik" rakyat. Masyarakat yang menyuarakan aspirasinya dianggap sebagai "massa bayaran" dan pendapat mereka tak didengar para penguasa negara.
Masyarakat merasa kecewa karena suara mereka sering diabaikan, sementara beban hidup semakin berat akibat pajak yang menjerat dan pelayanan publik yang tidak memadai.