“Kayaknya mending edukasi parenting aja deh yang di adakan, bukan cepet cepetan berkembang biak, ntar malah ga keurus. Dan rantai kemiskinan nya ga putus putus”, tulis akun instagram @asahid_tehyung.
“Difasilitasi menikah lebih mudah tapi tidak dibekali ilmu apa yang akan dihadapi setelah menikah sama aja nambah masalah”, tulis akun instagram @gracemetarini.
“Ga sekalian biaya kehamilan + lahiran + sekolah anak sampe kuliah? Karna bener2 g tau urgensi nikah masal ditanggung biaya ini apa. Apakah buat meningkatkan kelahiran? Atau menekan angka kehamilan diluar nikah? Jelas bukan solusi. Harus nya sex education itu yg diterapkan dengan benar dari usia pubertas di sekolah sekolah. Bukan cm hal biologis nya tapi nilai moral sama tanggung jawab jg termasuk.” tulis akun instagram @itsmekai90
“kalo biaya nikah aja gak mampu gimana after nikahnya? please lebih baik diedukasi soal pranikah, parenting bukan ngadain event buat nikahnya. kurang kurangin lah kaya gini”, tulis akun instagram @zefsonya
“Pendidikan parenting atau pendidikan sebelum nikah more better,” tulis akun instagram @prilialf
“aku kontra sih, klo nikah dibiayai pemerintah berarti ada kemungkinan gabisa nikah dg biaya sendiri ya, pemerintah udh mikir blm habis dinikahkan mereka akan makan apa dan akan gimana?” tulis akun instagram @nashitatulr_
Respons-respons tersebut mencerminkan kekhawatiran masyarakat tentang keberlanjutan kehidupan setelah menikah. Banyak yang menganggap bahwa menikah bukan hanya soal legalitas, tetapi juga kesiapan mental, finansial, dan tanggung jawab sosial.
Sebagian besar warganet tampaknya menyayangkan alokasi anggaran yang terlalu fokus pada acara seremonial, tanpa melihat permasalahan yang luas. Seperti rendahnya edukasi keluarga, minimnya lapangan kerja, hingga tingginya angka pengangguran.
Menurut mereka, apabila dana yang digunakan untuk program nikah massal dialihkan ke pelatihan keterampilan, edukasi pranikah, atau subsidi pendidikan anak, dampaknya akan jauh lebih terasa dalam jangka panjang.
Wacana program nikah massal yang digagas Kementerian Agama tampaknya masih akan menjadi perbincangan publik. Di tengah berbagai respons yang bermunculan, masyarakat mulai mempertanyakan prioritas kebijakan pembangunan sosial. Serta apakah program ini benar-benar mampu menjawab persoalan mendasar seperti kemiskinan, kurangnya edukasi pranikah, serta rendahnya kesiapan pasangan dalam membangun keluarga?
Keraguan-keraguan inilah yang muncul, seiring dengan sorotan terhadap efektivitas dan dampak nyata dari kebijakan tersebut dalam membentuk masyarakat yang tangguh secara sosial dan ekonomi.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini