Program Nikah Massal Nasional Kemenag Banjir Kritik, Soroti Minimnya Edukasi Pranikah dan Persiapan Keluarga

SketsaNusantara.id – Wacana Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) untuk menggelar program nikah massal secara nasional kembali menyita perhatian publik.

Program nikah massal yang diinisiasi oleh Kementerian Agama telah membantu banyak pasangan dari kalangan kurang mampu untuk melangsungkan pernikahan secara sah dan terdata.

Dilansir SketsaNusantara.id dari akun instagram @gnfi, program ini bukan sekadar mempertemukan pasangan dalam ikatan sah, tetapi juga menanggung seluruh biaya pernikahan, mulai dari administrasi, rias pengantin, maskawin, hingga akomodasi hotel.

Baca Juga: Kronologi Penemuan Bangkai Kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, Penyelam Tim SAR Gabungan Sempat Alami Kendala

Langkah ini merupakan lanjutan dari program serupa yang sukses digelar di Masjid Istiqlal Jakarta pada Juni 2025 lalu.

Saat itu, sebanyak 100 pasangan dinikahkan dalam satu waktu yang juga ramai diberitakan media.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengungkapkan bahwa program ini akan diperluas ke berbagai daerah di Indonesia, sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap pasangan yang mengalami keterbatasan ekonomi.

Baca Juga: Kecewa, Pengunjung Keluhkan Pembayaran HTM Pantai Papuma Jember yang Dinilai Janggal, Desak Pihak Pengelola Selidiki Dugaan Pungli di Lokasi Wisata

Menurut Nasaruddin, inisiatif ini tidak hanya meringankan beban finansial pasangan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara legal.

Ia menekankan bahwa program ini juga bertujuan untuk mencegah praktik kumpul kebo serta perzinahan yang dapat merugikan secara sosial dan hukum.

“Luar biasa peminatnya nikah massal. Dalam waktu dekat kita akan lakukan di seluruh Indonesia,” ujar Nasaruddin pada Jumat 4 Juli 2025.

Baca Juga: Akhirnya Damai! Konflik dengan Neo Historia Mereda, Ferry Irwandi Siap Bantu Selesaikan Masalah Lama

Meski niat program ini terdengar membantu, namun di dunia maya, respons warganet terhadap kabar ini justru menuai hal kritis.

Banyak dari mereka mempertanyakan urgensi dan arah kebijakan ini. Mereka menilai, alih-alih menyelenggarakan pernikahan massal ini akan lebih baik jika pemerintah fokus pada penyuluhan pranikah, edukasi parenting, dan pemberdayaan ekonomi.