SketsaNusantara.id - Komisi V DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BMKG dan Kepala Basarnas pada Senin, 7 Juli 2025.
Pada rapat dengar pendapat tersebut juga dibahas tentang peristiwa yang baru saja viral yakni meninggalnya pendaki asal Brasil Juliana Marins.
Daniel Mutaqiem dari anggota DPR RI fraksi Golkar, secara khusus soroti pernyataan Agam Rinjani dalam sebuah podcast yang menyatakan bahwa jika ia di sana saat kejadian maka kemungkinan korban (Juliana) masih bisa diselamatkan.
"Saya secara pribadi mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh tim rescue, tim gabungan baik Basarnas, lembaga resmi, relawan dan sebagainya," ujarnya dilansir SketsaNusantara.id dari kanal YouTube KOMPASTV.
"Walaupun pada akhirnya memunculkan superhero baru, yang namanya maaf saya sebut Kang Agam Rinjani, dari beberapa statement saya terketuk beliau menyampaikan kalau beliau itu turun di lokasi baru 3 hari setelah kejadian," imbuhnya.
"Ada pernyataan 'kalau saya ada di sana pada hari itu, ini mungkin korban bisa selamat', ada pernyataan seperti itu di podcast," ujarnya.
Baca Juga: Investor China Kabur? Proyek Kereta Gantung Rinjani Senilai Rp2,2 T Resmi Batal
"Ini berarti mengenyampingkan komponen-komponen rescue yang lain (Basnas), pernyataan itu saya tidak tahu tujuannya apa," tegasnya.
Lebih jauh politisi Golkar ini mempertanyakan apakah pernyataan itu merupakan bagian dari mengenyampingkan komponen-komponen rescue yang lainnya seperti Basarnas sebagai lembaga resmi negara pada bidangnya yakni serve and rescue.
Menurutnya, saat melakukan SAR, tim Basarnas hanya memiliki satu kekurangan yakni tidak narsis sebab ia yakin bahwa sejak hari pertama Basarnas sudah bekerja di lokasi disaat Agam masih tidak ada di tempat.
"Evaluasi saya, kalaupun ada kekurangan dari Tim Basarnas itu tim Basarnas tidak narsis, kekurangannya cuma itu saja," tegasnya yang kemudian disusul oleh pernyataan jahatnya dunia digital.
Untuk itu ia meminta kepada Basarnas jika melakukan penyelamatan lagi untuk dikonten untuk membentuk perspektif masyarakat terhadap lembaga resmi negara seperti Basarnas.