SketsaNusantara.id - Usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perihal vasektomi sebagai salah satu syarat menerima bantuan sosial (bansos) menuai pro-kontra.
Kecaman pun datang dari berbagai kalangan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.
MUI bahkan mengeluarkan fatwa haram terkait vasektomi sebagai syarat menerima bansos.
Kecaman dan penolakan juga datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.
Ketua Komnas HAM bahkan menyarankan agar Dedi Mulyadi membatalkan wacana penukaran bansos dengan vasektomi.
Kendati demikian, mantan Bupati Purwakarta ini bakal tetap menerapkan kebijakan tersebut.
Dedi Mulyadi berdalih, program ini dapat menyeimbangkan tanggung jawab dalam program Keluarga Berencana yang menurutnya selama ini dibebankan hanya kepada perempuan.
Pernyataan Dedi Mulyadi ini kembali menuai pro-kontra dari berbagai pihak, salah satunya jurnalis sekaligus aktivis Dandhy Laksono.
Melalui akun X miliknya @Dandhy_Laksono, pendiri Watch Doc ini menilai Dedi Mulyadi sebagai sosok manipulatif.
“Politikuas ini makin terlihat manipulatif,” tulisnya sebagaimana dikutip SketsaNusantara.id dari akun X @Dandhy_Laksono.