Namun, MK menyatakan bahwa frasa "kerusuhan" dalam pasal tersebut seperti perdebatan di media sosial tidak bisa dikenakan unsur pidana asalkan tidak mengganggu ketertiban umum.
"Kerusuhan ini dimaknai sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber maka tidak dikenakan unsur pidana," kata Suhartoyo, Ketua MK.
Baca Juga: Siapa Jimly Assiddiqie? Mantan Ketua MK Pertama yang Minta Warga Lupakan Kasus Fufufafa
Frasa "mendistribusikan dan/atau mengirimkan" dalam Pasal 27A juga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
MK menegaskan bahwa tindakan tersebut hanya bisa dianggap melanggar jika benar-benar menyebabkan kerugian nyata, seperti risiko diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu.
Artinya, pernyataan yang hanya "menyinggung perasaan" tanpa dampak nyata tidak bisa dijadikan dasar pelaporan.
4. Aturan Pasal Ujaran Kebencian Diperketat
MK memperjelas bahwa Pasal 28 Ayat (2) UU ITE hanya bisa digunakan jika informasi elektronik yang disebarkan benar-benar menimbulkan risiko nyata, seperti diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap kelompok tertentu.
Frasa "hanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" juga dinyatakan tidak berlaku, sehingga penegakan hukumnya harus lebih spesifik.
Artinya, pasal ini tidak bisa digunakan untuk mengkriminalisasi pernyataan tidak membahayakan atau kekerasan yang membawa dampak nyata.
Seperti ekspresi menyatakan pendapat yang bernada satire atau kritik sosial yang tidak ditujukan untuk menyebarkan kebencian tidak boleh dijerat hukum hanya karena dianggap menyinggung suatu pihak.
MK juga mengingatkan bahwa informasi elektronik yang secara nyata menyebarkan kebencian atau ajakan yang dilakukan secara sengaja di depan umum dan berpotensi menimbulkan diskriminasi atau kekerasan bisa dikenakan sanksi pidana.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini