Hal ini penting untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan bisa digunakan untuk membangun daerah sendiri.
"(Kalau pelat nomor) Jabar, nanti saya membayar pajaknya di Jabar untuk kepentingan Jabar," sambungnya.
Tradisi ini, lanjut Dedi, sudah ia jalankan sejak dulu saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
"Saya pastikan mobil yang saya gunakan, motor yang saya pakai, sudah bernomor Jabar," ujarnya.
"Dari dulu saya punya tradisi, ketika saya menjadi Bupati Purwakarta, seluruh nomornya itu nomor Purwakarta," tambahnya lagi.
Langkah ini tak hanya soal pemenuhan kewajiban pribadi. Dedi berharap mutasi kendaraan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak daerah.
Dengan meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun bisa meningkat, yang nantinya akan digunakan untuk pelayanan publik yang lebih baik.
Terkait hal ini, dukungan juga datang dari anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Taufik Nurrohim. Ia menilai bahwa langkah mutasi kendaraan oleh Dedi merupakan contoh nyata keteladanan dari seorang pemimpin daerah.
"Program penghapusan denda pajak yang dijalankan Pemprov harus diiringi dengan keteladanan dari pemimpinnya," ujar Taufik.
Taufik juga menegaskan pentingnya ketepatan waktu dalam pembayaran pajak kendaraan, serta kesesuaian lokasi pembayaran.
"Sudah semestinya pajak kendaraan dibayar tepat waktu dan di tempat yang sesuai," pungkasnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!