Mobil Masih Kredit dan Berpelat Jakarta, Gubernur Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Akhirnya Ganti Pelat

SketsaNusantara.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru saja membuat langkah mengejutkan yang menjadi perhatian publik.

Ia resmi mengganti pelat nomor mobil mewahnya, Lexus putih, dari B 2600 SME menjadi D 901 DM. Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan mutasi kendaraan dari wilayah DKI Jakarta ke Provinsi Jawa Barat.

Publik mengetahui perubahan ini setelah data resmi dipublikasikan di laman Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Dapatkan Ancaman Pembunuhan Saat Live, Netizen: Rapatkan Barisan...

Dalam catatan tersebut, mobil berwarna putih itu kini tercatat sah berpelat D dengan total pajak kendaraan sebesar Rp35.497.900.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok pribadinya pada Senin, 21 April 2025, Dedi menjelaskan secara terbuka latar belakang keputusannya tersebut.

"Mobil itu bernomor Jakarta dan masih kredit, belum lunas. Karena itu masih di bawah kendali leasing, maka pihak leasing sedang memproses untuk mutasi," ujarnya.

Baca Juga: Bikin Siswa-Siswi Kecewa Berjamaah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Kegiatan Wisuda untuk Kelulusan SMA, Ada 3 Alasan Penting!

Dedi menegaskan bahwa begitu proses mutasi selesai, ia berkomitmen melunasi seluruh tunggakan pajak kendaraan yang sebelumnya terdaftar di DKI Jakarta.

"Dalam proses itu, nanti pada akhirnya seluruh tunggakan di Pemda DKI akan lunas," katanya.

Lebih jauh, Dedi menyampaikan bahwa keputusan memindahkan pelat nomor ke Jawa Barat bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal moral dan etika sebagai pejabat publik.

Baca Juga: Heboh! Dedi Mulyadi Larang Kegiatan Wisuda Saat Kelulusan SMA, Bikin Siswa-Siswi Ini Kecewa Hingga Menitikkan Air Mata: Udah Jadi Bahan Percobaan...

"Saya melakukan mutasi ke Jawa Barat, karena sebagai Gubernur Jawa Barat tidak elok kalau saya menggunakan nomor Jakarta," jelas Dedi dalam videonya.

Menurutnya, pejabat publik harus memberikan contoh nyata dalam membayar pajak kendaraan di wilayah yang mereka pimpin.