SketsaNusantara.id - Belakangan ini, dunia jurnalistik Indonesia dikejutkan oleh aksi teror yang menimpa kantor redaksi Tempo.
Sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga dikirim oleh pengirim tak dikenal kepada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana (Cica), pada hari Rabu, 19 Maret 2025.
Paket misterius yang dibungkus dalam kardus dan dilapisi styrofoam ini diterima sehari sebelum pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) pada 20 Maret 2025.
Baca Juga: Tempo Diteror Kepala Babi, Bentuk Ancaman Kebebasan Pers di Tengah Kontroversi Pengesahan RUU TNI?
Kabar ini sontak menjadi perhatian publik yang diduga sebagai upaya pembungkaman pers. Tempo dikenal sebagai media yang vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah, diduga menjadi sasaran karena pendekatan jurnalistiknya yang begitu kritis terhadap pemerintah.
Pengiriman paket tersebut dilakukan saat di tengah gelombang penolakan RUU TNI yang masih terus dilakukan aktivis dan para mahasiswa hingga saat ini.
Terkait hal ini, Istana pun memberikan tanggapan, namun respons tak terduga justru datang dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi yang malah menganggapnya sebagai guyonan.
Dalam video yang beredar di media sosial, Hasan Nasbi yang ditanya tanggapan mengenai pengiriman kepala Babi ke jurnalis Tempo menganggapnya bukan sebagai ancaman dan tak ingin masalah ini dibesar-besarkan.
"Udah dimasak aja, kalo kepala babi mah harusnya dimasak, dimasak aja lah," kata Hasan Nasbi dengan ekspresi datar saat menjawab pertanyaan awak media sebagaimana dikutip SketsaNusantara.id dari video yang diunggah akun X @arsip aja pada hari Jumat, 21 Maret 2025.
"Saya lihat di media sosial Fransiska malah kepengen dikirimi kepala babi ya jadi dia gak terancam, kan?" imbuhnya.
Di tengah kecaman publik terhadap teror ini, respons Istana justru menuai kontroversi. Pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dianggap tidak sensitif dan jauh dari harapan masyarakat.
Perkataan Hasan Nasbi ini seketika dihujat publik dan menuai kecaman keras dari beberapa pengamat politik termasuk jurnalis Dandhy Laksono hingga pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.