Buntut Efisiensi, Komisi D DPRD Jember Minta Alokasi Anggaran Rehabilitasi Sekolah Rusak Tak Dipangkas

SketsaNusantara.id - Hasil efisiensi anggaran yang belum keluar, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menunda rehabilitasi bangunan sekolah rusak.

Di lain sisi, DPRD Jember meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk tidak mengurangi postur anggaran rehabilitasi sekolah rusak.

Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsi Khoris menyampaikan, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, maka akan berpengaruh pada anggaran infrastruktur.

Baca Juga: 400 Bangunan Sekolah Rusak di Jember Belum Direnovasi, Dispendik Masih Tunggu Efisiensi Anggaran

"Jadi ini pasti mempengaruhi postur anggaran untuk perbaikan sekolah yang rusak," ujarnya saat dikonfirmasi usai RDP di DPRD Jember, pada Selasa, 18 Februari 2025.

Meski begitu, Khoris menegaskan akan tetap mengalokasikan anggaran 20 persen dari APBD 2025 bagi pendidikan di Kabupaten Jember.

"Kami tetap tidak ingin anggaran di Dinas Pendidikan diefisiensi secara besar-besaran, karena kondisinya saat ini ada 400 bangunan yang butuh segera perbaikan," imbuhnya.

Baca Juga: Heboh Murid SMPN 4 Jember Kesurupan Massal, Pakar Kesehatan Sebut Fenomena Ini Termasuk Gangguan Mental Bukan Hal Mistis, Begini Cara Mengatasinya

Dikatakannya, jika anggaran pembangunan sekolah dipangkas, maka akan banyak sekali bangunan sekolah yang makin rusak parah.

"Apakah sekolah ini nunggu ambruk baru diperbaiki? Apakah harus menunggu siswa sekolah belajar di luar kelas. Ini yang harus dipikirkan, karena saat ini sudah banyak kejadian sekolah yang ambruk," tegasnya.

Khoris menyampaikan, jika ada efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan, maka bisa diambil dari kegiatan non fisik seperti ATK atau perjalanan dinas.

Baca Juga: Lansia di Jember Luka-Luka Usai Atap Rumahnya Roboh Diterjang Angin

"Kalau mau mengefisiensi bisa dari ATK, perjalanan dinas atau kegiatan non fisik lainnya saja," terangnya.

Selain itu, politisi PKB ini juga akan membawa persoalan tersebut ke rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember, dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).